• 10

    Mar

    JK: KPK Tak Boleh Seenaknya Tetapkan Tersangka

    JK: KPK Tak Boleh Seenaknya Tetapkan Tersangka JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berpesan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak berlama-lama mengantungkan seseorang yang terjerat kasus korupsi. Menurutnya, KPK harus mengambil tindakan tegas setelah menetapkan status tersangka seseorang tersebut.”KPK juga tidak boleh sewenang-wenang tersangka setahun tidak diperiksa-periksa, sama saja itu,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Selasa (10/3/2015).Selain itu, mantan Ketua Partai Golkar tersebut menambahkan, rakyat Indonesia tidak boleh dikriminalisasi jika tidak ada bukti-bukti yang memberatkan. Bahkan Mabes Polri tidak boleh mengkriminalisasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) jika tidak ada bukti yang cu
  • 28

    Feb

    AHOK Beberkan Anggaran Siluman APBD DKI Ke KPK

    Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melaporkan kejanggalan di Anggaran Belanja dan Penerimaan Daerah (APBD) ibukota periode 2012-2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi.”Jadi tadi kami datang membawa bukti-bukti perbedaan APBD yang saya ajukan dengan e-budgeting yang kami sepakati di paripurna yang dibuat oleh kawan-kawan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah),” kata Basuki di Gedung KPK Jakarta, Jumat (27/2/2015).”Di situ angka saja sudah selisih cukup banyak sampai Rp12 triliun. Mereka pun waktu membuat angka ini pun salah. Meng-crop-nya pun salah. Kita juga akan minta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) lakukan audit juga untuk yang 2015, yang 2014 sedang dilakukan audit, kalau (APBD) 2012-2013 sudah ada
  • 25

    Feb

    Rano Belum Siapkan Wakil Gubernur

    Plt Gubernur Banten H Rano Karno dan Gubernur Banten Pada saat Acara Serang- Pelaksana Tugas Gubernur Banten Rano Karno mengaku belum menyiapkan calon Wakil Guberur Banten, jika nanti secara resmi diangkat menjadi gubernur definitif.Kita harus mengikuti mekanisme yang ada. Sampai hari ini kita belum dapat surat resmi, karena memang mekanisme pasti melalui Mendagri. Nah, setelah itu nanti kita wawancara lagi ya,” katanya menanggapi kesiapannya menjadi Gubernur Banten usai bersilaturahim dengan media di Serang, Selasa.Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya memperberat hukuman Gubernur Banten non aktif Ratu Atut Chosiyah dari empat menjadi tujuh tahun.Rano mengatakan, setelah surat resmi penetapan sebagai Gubernur Banten dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maka proses selanj
  • 17

    Feb

    Hakim Kabulkan Gugatan Komjen Budi Gunawan

    Hakim Ketua Sarpin Rizaldi JAKSEL-Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2/2015).“Pengadilan Negeri memutuskan menerima gugatan pemohon sebagian dan menolaknya sebagian,” ujar Sarpin sembari mengetuk palu sidang sebanyak tiga kali.Hakim memutuskan penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah secara hukum. Hakim memberikan putusan tersebut setelah menimbang sejumlah hal, antara lain dalil gugatan pihak pemohon (Budi Gunawan), jawaban atas gugatan dari termohon (KPK), bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak.Budi menggugat KPK atas penetapan dirinya sebagai tersangka. S
  • 11

    Feb

    Rano Karno Prihatin Mandra Jadi Tersangka

    Rano Karno Prihatin Mandra Jadi Tersangka JAKARTA - Plt Gubernur Banten Rano Karno mengaku prihatin atas penetapan Mandra sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program siap siar di TVRI tahun 2012.”Kita prihatin,” ucap Rano di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/2/2015). Rano memang cukup akrab dengan Mandra saat beradu akting di film Si Doel Anak Sekolahan pada era 1990-an.Namun, Rano mengaku tidak mengetahui detail kasus yang menimpa Mandra. “Saya enggak tahu itu permasalahan apa,” tanya Rano.Mandra Naih alias Mandra ditetapkan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi program siap siar di TVRI tahun 2012. “Sudah ada tersangka yaitu MDR selaku Direktur PT Viandra Production,” ujar Jaksa Agung Muda Pida
  • 6

    Feb

    KPK Siap Hadir di Sidang Praperadilan Budi Gunawan Senin Depan

    ilutrasi Jakarta - KPK sebagai pihak termohon dalam gugatan praperadilan yang diajukan pihak Komjen Budi Gunawan tidak menghadiri sidang perdana yang digelar di PN Jakarta Selatan pada Senin (2/2) lalu. Namun untuk Senin (9/2) depan, KPK memastikan akan hadiri sidang praperadilan.“KPK yang dikuasakan kepada biro hukum akan hadir dan sudah mempersiapkan argumentasi-argumentasi untuk menjawab gugatan yang disampaikan penggugat,” kata Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jaksel, Jumat (6/2/2015).Senin lalu KPK memang tidak hadir. KPK beralasan karena materi gugatan ternyata berubah sehingga tak punya cukup waktu untuk mempelajari.Saat itu materi gugatan baru sampai pada Kamis malam. KPK pun tidak sempat untuk mempersiapkan bahan jawaban gug
  • 2

    Feb

    Tak Hadiri Sidang Praperadilan BG, Golkar Sindir KPK

    ilutrasi JAKARTA - Pengurus Partai Golkar Munas Ancol, Agus Gumiwang, menyentil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang urung hadir dalam sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Agus mengaku kecewa atas sikap lembaga antirasuah itu. Menurutnya, sebagai institusi penegak hukum, seharusnya KPK memberikan contoh kepada masyarakat agar taat hukum.”Saya menyayangkan kalau KPK tidak hadir dalam sidang yang begitu penting itu,” ujarnya di kawasan SCBD, Senin (2/2/2015).Politisi Partai Golkar itu menyindir bahwa sebagai warga negara, masyarakat diajarkan untuk taat kepada hukum. Selain itu, sikap KPK tersebut dinilai bisa memperpanjang penyelesaian konflik antara KPK dan Polri.Agus menegaskan, sidang praperadilan merupakan hak BG yang mesti dihor
  • 28

    Jan

    Rekomendasi Lengkap Tim Sembilan ke Jokowi

    Rekomendasi Lengkap Tim Sembilan ke Jokowi JAKARTA - Tim sembilan yang bertugas memberikan informasi sebagai upaya penyelesaian masalah hubungan Polri dan KPK telahmemberikan masukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai konflik kedua institusi penegak hukum itu.Berdasarkan analisis yang telah mereka lakukan selama dua hari terakhir ini, setidaknya ada lima poin relomendasi yang diberikan pada Presiden Jokowi. “Ada lima poin masukan yang kami sampaikan tadi ke Presiden Jokowi,” ujar anggota Tim Sembilan pada Syafii Maarif saat jumpa pers di kantor Menteri Sekretaris Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2015). Berikut lima poin masukan yang diberikan pada Presiden Jokowi: A. Presiden seyogyanya memberi kepastian terhadap siapapun penegak hukum yang berstatus tersangka untuk mengun
  • 23

    Jan

    Presiden Joko Widodo Minta KPK-Polri Objektif

    BOGOR - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla baru saja menyelesaikan pertemuan dengan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti di Istana Bogor, Jumat, (23/1). Dalam pertemuan itu, Presiden mengaku dirinya meminta kedua belah pihak menyelesaikan kasus hukum secara objektif.“Saya sampaikan terutama pada Ketua KPK dan Wakapolri sebagai kepala negara saya meminta kepada institusi Polri dan KPK memastikan bahwa proses hukum yang ada harus objektif dan sesuai dengan aturan UU yang ada,” ujar presiden dalam jumpa pers di depan gedung Istana Bogor, Jumat sore.Dalam jumpa pers itu, presiden didampingi juga oleh Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Jaksa Agung HM. Prasetyo, Seskab Andi Widjajanto dan Mensesneg Pratikno.Ia juga meminta jangan sampai kas
  • 22

    Jan

    KPK : Kasus Sutan Bhatoegana ditargetkan segera selesai

    KPK : Kasus Sutan Bhatoegana ditargetkan segera selesai Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi segera menyelesaikan pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 Kementerian ESDM untuk tersangka mantan Ketua Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.“Kasus SBG (Sutan Bhatoegana) adalah salah satu kasus yang diprioritaskan untuk diseleselasikan pada semester atau caturwulan pertama tahun ini,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Selasa.Sutan pada hari ini (Selasa) diperiksa selama sekitar tujuh jam dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tersangka mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryon
  • 20

    May

    Akui Transfer Rp7,5 Miliar ke Istri Akil Mochtar

    JAKARTA, (KB).- Terdakwa kasus dugaan suap Pilkada Lebak dan Banten, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan mengaku mentransfer uang ke istri mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Ratu Rita sebesar Rp 7,5 miliar, dimaksudkan untuk investasi usaha. Akan tetapi, ia mengaku tidak tahu detail usaha perusahaan Ratu Rita tersebut. Hal itu disampaikan Wawan dalam sidang dugaan suap Pilkada Lebak dan Banten, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (19/5). Hakim dalam kesempatan itu mempertanyakan soal transfer uang yang dilakukan oleh Wawan kepada Ratu Rita. Wawan dalam pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya kerap menyatakan uang tersebut digunakan untuk modal investasi di perkebunan sawit di Kalimantan. Memang ada perjanjiannya? Coba sebut
  • 19

    May

    KPK Bawa Dua Koper Berkas dari RSUD Banten

    SERANG - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah berkas dari RSUD Banten. Mereka keluar dari RSUD Banten sekira pukul 17.00 WIB setelah melakukan pemeriksaan dari pukul 15.30 WIB.Penyidik KPK mengamankan dokumen-dokumen yang terkait alkes dimasukkan ke dalam dua koper besar, tiga tas punggung, dan satu dus bekas air mineral.”Kita 25 orang,” kata salah satu penyidik dari KPK sebelum menutup pintu mobil dan berlalu usai melakukan penggeledahan, Senin (19/5).Salah satu penyidik yang ditanya wartawan juga menyatakan bahwa penyidikan berkaitan dengan kasus alkes Banten. “Kasus Alkes,” katanya pendek. sumber RB/tim-one Salah satu petugas RSUD Banten yang minta tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa penyidik KPK menggeledah semua ruanga
- Next

Author

Follow Me