• 18

    Feb

    Golkar Survai Pendamping Iman

    CILEGON, (KB).-DPD Golkar Cilegon akan melakukan survei terkait calon pendamping Tubagus Iman Ariyadi, seiring perkembangan revisi Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Pilkada serentak yang salah satunya tentang kontestan yang kembali berpasangan atau satu paket. Dari usulan yang masuk internal partai berlambang pohon beringin tersebut, dorongan agar wakil wali kota kembali dari kalangan birokrat semakin kencang.Sekretaris DPD Golkar Cilegon Ahmad Hujaeni, mengatakan, DPD Partai Golkar akan mengambil langkah-langkah penting terkait pendamping Iman. Salah satunya, dengan melakukan survei untuk dicalonkan pada Pilkada Cilegon Desember nanti.Ia mengungkapkan, keinginan dari parpol pengusung maupun dari tokoh masyarakat agar Iman dipasangkan kembali dengan birokrat maupun dari partai po
  • 13

    Feb

    Calon Kepala Daerah Minimalnya Lulusan SMA

    JAKARTA, (KB).- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui 3 hal dalam revisi Undang-Undang Pilkada No. 1/2015. Ketiganya yakni memperkuat kewenangan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pilkada serentak, tentang syarat umur, dan syarat pendidikan calon kepala daerah. Ketiga hal itu merupakan hasil kesepakatan rapat kerja hingga pukul 19.00 antara DPR dan Pemerintah di Hotel Aryaduta, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2015). Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama DPR melalui Panja Revisi UU Pilkada dan UU Pemerintah Daerah, akan membahas 13 hal hingga Senin (16/2/2015). “Kewenangan KPU tidak berubah. KPU masih yang terbaik dan untuk saat ini sulit membentuk lembaga (penyelenggara pilkada) baru,” kata Ketua Panja yang juga Wakil Ketua Komi
  • 8

    Feb

    Prabowo Berharap Partai Perindo Gabung ke KMP

    Prabowo Berharap Partai Perindo Gabung ke KMP JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membuka peluang bagi Partai Perindo untuk bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).”Ya mudah-mudahan lah (bergabung),” ujar Prabowo usai peletakkan batu pertama pembangunan Gedung DPD Gerindra DKI, di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Minggu (8/2/2015).Koordinator Pelaksana KMP Idrus Marham, sebelumnya juga melontarkan harapannya agar Partai Perindo dapat memperkuat KMP.Dalam deklarasi Partai Perindo yang berlangsung semalam di Kemyoran, Jakarta Pusat, antara lain dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Wiranto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz, Ket
  • 7

    Feb

    Hary Tanoesoedibjo: Perindo Hadir untuk Indonesia Sejahtera

    Hary Tanoesoedibjo: Perindo Hadir untuk Indonesia Sejahtera JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, Perindo hadir karena kesejahteraan ekonomi Indonesia masih tertinggal dan mutu pendidikan masih jauh dari harapan. Hal ini membuat Perindo hadir dengan tujuan Indonesia sejahtera lahir dan batin.”Yang memprihatinkan, tingkat kesenjangaan sosial cukup tinggi, kesejahteraan hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke bawah,” kata HT dalam sambutannya di acara deklarasi Partai Perindo, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2015) malam.Menurut HT, untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, yakni dengan meningkatkan pendapatan rakyat hingga tiga kali lipat dari sebelumnya.”Pendapatan USD40 ribu per tahun itu masih
  • 1

    Feb

    Pilkada Serentak dan Lobi Jokowi pada KMP Tentukan Nasib Golkar

    Presiden Joko Widodo (kanan) dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1). JAKARTA–Polemik dualisme di tubuh Partai Golkar yang masih belum ada penyelesaiannya membuat partai berlambang pohon beringin ini terombang-ambing. Momen pilkada serentak serta lobi antara Presiden Jokowi dengan Koalisi Merah Putih akan sangat menentukan nasib Golkar.”Momen paling penting adalah pilkada serentak. Jika tidak segera tuntas, maka Golkar akan gigit jari di pilkada,” jelas Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto, Sabtu (31/1).Semestinya, cetus Heri, elite Golkar mengedepankan kepentingan partai dan segera menyelesaikan persoalan. Khususnya, antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang terkesan saling sande
  • 30

    Jan

    MUTASI PEJABAT JANGAN DIRECOKI

    SERANG, (KB).-Mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemprov Banten sebaiknya jangan direcoki oleh kalangan DPRD Banten. Hal tersebut bisa berdampak buruk pada tatatan birokrasi di Banten.Kalau sekadar masukan, dewan boleh-boleh saja. Tapi tetap harus mempertimbangkan dari sisi kepangkatan dan kompetensi. Kalau saya sih sebaiknya dewan atau pihak di luar birokrasi jangan ikut campur, jelas akademisi Untirta. Boyke Pribadi, Rabu (28/1/2015).Ia mengkhawatirkan jika pejabat yang dimasukkan ternya tak memenuhi syarat, maka berdampak pada rusaknya birokrasi. Jika kepangkatan dikatrol, kan efeknya pada kinerja. Apalagi akan muncul istilah balas jasa. Imbasnya, pejabat tersebut bukan mengabdi ke rakyat tetapi pada orang yang mengusulkannya, jelasnya.Boyke mendorong agar badan pertimbangan jaba
  • 28

    Jan

    Tak Terawat di Rumah Singgah, Wati Dipindah ke Panti Jompo

    Walikota Kota Cilegon Tb Iman Ariyadi MERAK - Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi mendatangi Wati Yulianti (60), yang baru menetap di rumah singgah milik Pemprov Banten di Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Selasa (27/1/2015). Selama ini nenek Wati hidup berpindah-pindah menumpang di rumah tetangganya. Namun, lantaran tetangganya sudah tak lagi tinggal di Cilegon, nenek berdarah Solo, ini akhirnya dipindahkan warga ke rumah singgah seluas 359 meter persegi itu. “Saya melihatnya cukup miris, selanjutnya Ibu Wati ini akan dikirim ke panti jompo di Provinsi. Soalnya kalau di sini saja, kita khawatirkan Ibu Wati malah tidak terurus, karena warga yang biasa merawat beliau banyak yang sibuk,” ujarnya usai melihat kondisisi nenek Wati. Di rumah singgah yang tida
  • 24

    Jan

    Dewan Pertanyakan : Terkait Penolakan Penambahan Anggota KI Banten

    SERANG, (KB).-Komisi I DPRD Banten masih mempertanyakan alasan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno yang tak menghendaki penambahan calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten menjadi 15 orang. Oleh karena itu. pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan Plt Gubernur, Dishubkominfo, tim seleksi KI, dan KI Pusat, pada Sabtu (24/1/2015).“Kami hanya ingin mempertanyakan saja. Namanya juga koordinasi. Mudah-mudahan Pak Plt Gubernur bisa hadir. Tentu Plt gubernur punya alasan kan kenapa mesti 10 orang,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Banten Sofwan Haris, dihubungi melalui telepon genggamnya, Kamis (22/1/2015).Ia menilai, surat balasan Rano Karno ke Komisi I menyampaikan alasan yang normatif.“Ya hanya normatif saja menyampaikan sepuluh, begitu saja. Alasan
  • 23

    Jan

    Anggaran PARPOL di Tambah Pada ABPD Perubahan

    SERANG, (KB).- Sejumlah partai politik di Kabupaten mulai ancang-ancang bersiap bertarung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 16 Desember 2015 mendatang. Salah satunya dengan mulai membuka pendaftaran pencalonan kepala daerah.Parpol tersebut antara lain PDI Perjuangan dan PPP. Sejumlah bakal calon bupati juga mulai mendaftar di sejumlah partai. Seperti bakal calon bupati yang diusung Partai Golkar Tatu Chasanah. Setelah ikut penjaringan di PDIP, Tatu mendaftar juga ke penjaringan calon bupati di DPC PPP Kabupaten Serang. Di PPP sudah ambil formulir, katanya. Untuk pencalonannya, kata Tatu, dari Golkar ia sudah memegang rekomendasi untuk pencalonan. Tapi kursinya kan kurang. Golkar sembilan kursi, untuk daftar saja kurang. Jadi komunikasi dengan partai lain sedang saya bangun. Insya A
  • 24

    Dec

    PDIP MINTA KOMITMEN TATU

    SERANG, (KB).-=DPC PDIP Kabupaten Serang meminta komitmen Wakil Bupati Serang yang juga Ketua DPD Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah jika diusung sebagai Calon Bupati Serang dari PDIP pada Pilkada 2015 mendatang.Saya tadi menyampaikan kepada beliau (Tatu-red) bahwa harus punya komitemen jelas dengan PDIP. Terlepas ia dari partai apa, Tatu harus bersama-sama PDIP, kata Ketua DPC PDIP Kabupaten Serang Ida Rosida Lutfi seusai menerima Tatu yang menyerahkan berkas pendaftaran di kantor DPC Jalan Raya Pandeglang Nomor 170, Kota Serang, Selasa (23/12/2014).Ida menerima Tatu didampingi Sekretaris DPC Fatman Subai dan ketua tim penjariangan Usen serta sejumlah kader PDIP lainnya.Ida mengungkapkan, pihaknya lima tahun lalu pernah mengusung Tatu, tapi saat itu posisinya sebagai calon wakil
  • 30

    Nov

    Ring Tone HP-nya Salam 2 Jari, Agung Laksono: Saya Dukung Jokowi-JK

    Jakarta- Calon ketua umum (Ketum) Partai Golkar, Agung Laksono menuturkan dirinya mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).Tergambar dari Ring Back Tone nomor Handphone Agung Laksono. Saat dihubungi, Bunyi nada sambung handphone eks Ketua DPR tersebut berbunyi lagu Salam 2 Jari yang dipopulerkan oleh grup band Slank.Terkait kedudukan Golkar di KMP itu nanti akan dibicarakan lagi di Munas. Dari hasil Munas sendiri mungkin ada perubahan (arah koalisi), ujarnya,Jumat (28/11).Meski dirinya berharap Golkar mendukung pemerintah, namun Agung yakin partainya akan tetap kritis. Dia pun telah berdialog dengan Wapres Jusuf Kalla.Saya setuju tetap ada ruang demokrasi yang kritis dan tetap terbuka. Saya mendukung kepada pemerintah yang sekarang
  • 19

    May

    Mendagri Jelaskan Mekanisme Penonaktifan Jokowi

    Jakarta -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menjelaskan mekanisme penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang resmi diberhentikan sementara dari jabatannya ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkannya sebagai calon peserta Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014.”Untuk menjadi non-aktif tentu ada tanggapan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tanggapan itu setelah yang bersangkutan (Jokowi) dinyatakan lolos sebagai calon presiden oleh KPU,” kata Gamawan saat ditemui di kantornya, Jumat (16/5/2014).Setelah KPU menetapkan Jokowi sebagai peserta Pilpres maka mantan Wali Kota Surakarta itu kembali mengajukan izin kepada Presiden Yudhoyono untuk dinonaktifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.”Baru kemudian terbit SK (Surat Keputu
- Next

Author

Follow Me